Posted by DKT NEWS | Berita Nasional on Monday, September 29, 2014
Jakarta - Setelah menghapus pemilihan
langsung oleh rakyat, Koalisi Merah Putih menggulirkan wacana
mengembalikan pemilihan presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir beralasan
pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memecah belah masyarakat.
Kalau pilpres langsung menimbulkan konflik, saya pikir harus dicabut,”
ujar Herman saat dihubungi, Minggu, 28 September 2014.
Herman
pernah mengatakan pemilihan langsung sebagai produk Barat. Menurut dia,
demokrasi di Indonesia diwakilkan kepada parlemen. ”Kalau perlu,
presiden dipilih kembali lewat MPR,” ujar anggota Komisi Pemerintahan
Dewan Perwakilan Rakyat itu pada 12 September lalu.
Di DPR,
dia juga pernah mengusulkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 soal
pemilihan presiden agar kembali lewat MPR. »Saya salah satu yang paling
keras mengusulkan, tapi tidak disepakati,” katanya. Waktu itu, kata
Herman, anggota DPR yang lain menolak, karena usulan tersebut bisa
menjadi blunder. »Nanti kita ribet,” ujar Herman, menirukan koleganya.
Anggota
Fraksi Demokrat, Hayono Isman, menilai peluang presiden kembali dipilih
oleh MPR terbuka lebar. »Kalau Koalisi Merah Putih bisa menguasai DPRD
dan kepala daerah, menguasai MPR pun bisa. Maka, melakukan amendemen
mudah sekali,” kata Hayono, Sabtu lalu.